Pres Realese

Amandemen  UUPA-Sesuai MoU

MoU Helsinki telah 4 tahun di tandatangani oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.  namun di balik itu masih banyak yang tersisa yang akan menjadi masalah baru bagi rakyat Aceh dan tentu akan mengancam usia perdamaian.

tanggal 01 Agustus 2006 lalu, Pemerintah Pusat telah menyetujui Undang – undang Pemerintahan Aceh (UUPA), Pasal  271 Nomor 11 tahun 2006tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan ketentuan pelaksanaan UUPA di undangkan. namun hingga keputusan itu dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan telah jatuh dead line, banyak menyisakan pertanyaan. kenapa sampai saat ini UUPA belum terealisasi dan masih bertentangan dengan MoU ?

kondisi ini semakin penting di perhatikan oleh anggota DPRA saat ini, selain karena janjinya untuk merubah UUPA sesuai dengan MoU. Aceh pasca perdamaian dan konflik yang panjang juga belum mampu keluar dari kemelut kemiskinan yang panjang. . janji dengan UUPA yang sesuai dengan MoU Helsinki bisa mensejahterakan rakyat Aceh, telah menjadi harapan bagi seluruh rakyat Aceh, sebagaimana yang dijanjikan pada masa kampanye dulunya. Pemerintah Aceh hingga hari ini belum mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat Aceh, pemerintah Aceh hanya baru mamapu memberikan rasa aman  dan bebeas dari konflik bersenjata. kalau kondisi perdamaian seperti ini mau dipertahankan maka yang terjadi adalah perdamaian antara RI dan GAM sedangkan rakyat belum didamaikan dengan berbagai persoalan – persoalan kesejahteraan.

sehingga menempati janji untuk merubah UUPA sesuai MoU merupakan prioritas yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh  (Eksekutif dan Legislatif) saat ini. selain itu pemerintah aceh sekarang ini memiliki tugas yang besar  untuk melakukan perubahan yang besar di Aceh. salah satunya adalah menyempurnakan UUPA agar sesuai dengan MoU, sebagaimana yang telah kami sampaikan diatas.

selain itu kami juga melihat belum ada keseriusan baik Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dalam hal ini memperjuangkan Peraturan Pemerintah (PP) Kewenangan Pemerintah Aceh.  keseriusan itu terlihat sampai hari ini dengan ditandainya belum dikeluarkan PP tersebut. begitu juga sebaliknya belum ada desakan atau tekanan yang kuat dari Pemerintah Aceh khususnya kepada pemerintah pusat agar secepatnya mengeluarkan PP Kewenangan Pemerintah Aceh.

hingga hari ini baru 2 (dua) PP  yang di keluarkan yaitu : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Partai Politik Lokal dan Peraturan Pemerintah Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Skretaris Kabupaten (atau) Kota serta 1 (satu) Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Cara Konsultasi  dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional yang baru disahkan dan selebihnya belum jelas keberadaannya. ini merupakan bukti bahwa Pemerintah Pusat belum Konsisten serta lemahnya komitmen Pemerintah Aceh  dalam mendesak Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan UUPA di Aceh sesuai dengan yang di amanatkan oleh MoU Helsinki. hal ini juga juga disebabkan pada awal masa kerja DPRA lebih banyak menghabiskan waktu dalam peebutan kekuasaan (konflik elit), sehingga tugas-tugas yang menyangkut kehidupan rakyat banyak mulai sedikit terabaikan.

maka dengan ini kami dari Gerakan Mahasiswa Aceh (GMA), mendesak agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh agar segera melaksanakan tuntutan kami, dalam Pernyataan Sikap :

1. Menuntut Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi Undang – undang Pemerintah Aceh (UUPA) agar sesuai dengan MoU Helsinki.

2. Meminta Pemerintah Aceh agar segera mendesak Pemerintah Pusat (RI) untuk mengeluarkan 8 (Delapan) PP (Peraturn Pemerintah) dan 3 (Tiga) Perpres (Peraturan Presiden) Tentang Kewenangan Aceh.

Banda Aceh, 18 Januari 2010

Gerakan Mahasiswa Aceh (GMA)

MUHAMMAD FAZIL                                                                                                                                                       HERI MULYADI

Korlap Aksi                                                                                                                                                                                  Juru Bicara

Gerakan Mahasiswa Aceh

BEMA IAIN, SMUR, PEMA SERAMBI MEKKAH, AMPD, MASPERAK, BEMAF SYARIAH IAIN, BEM FKIP UNSYIAH, BEM UNAYA, FORMASAS, Alumni Maritim Aceh, BEM FH UNAYA, HIMATELOGI FP UNSYIAH, BEM UNIDA.