Ketika Ketukan Palu Menyentuh Meja Hijau dan Sembilan (9) Hakim Membacakan
Putusannya tentang Pembatalan UU No 9 Tahun 2009 Tentang BHP (Badan
Hukum Pendidikan). akankah Pendidikan Tinggi, itu bisa diakses oleh
segenap masyarakat dengan perkapita rendah dan akankah biaya kuliah itu
menurun…………………..?

Pembatalan UU No 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai melanggar  serta bertentangan dengan UUD 1945 belum tentu menberikan jaminan penuh kepada masyarakat terutama konsumer pendiikan yang dominan mahasiswa dan mahasiswa yang berada dalam kapitas pendapatan perkapita standar atau dibawah rata-rata.

Pemberlakuan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dinilai membatasi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak serta dianggap hanya mendorong sistem pendidikan ke arah komersialisasi yang berorientasi kepada pasar juga belum tentu dapat memberikan jaminan penuh kepada masyarakat akan kualitas kepada anak-anak bangsa sebagai garda terdepan reformasi dan agen pembaharu dalam melakukan pembangunan menuju Global Trade dan reformis.

Tujuan Utama pembatalan tersebutkan didasarkan pada :
1. UU BHP mempunyai banyak kelemahan baik secara yuridis, kejelasan maksud dan keselarasan dengan UU lain.
2. UU BHP mempunyai asumsi penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan sama. Tapi, realitasnya kesamaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tak berarti semua PTN mempunyai kesamaan yang sama.
3. Pemberian otonomi kepada PTN akan berakibat beragam. Karena lebih banyak PTN yang tidak mampu menghimpun dana karena terbatasnya pasar usaha di tiap daerah. Hal ini akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pendidikan.
4. UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan kepastian hukum. UU BHP bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, dan Pasal 31 UUD 1945.
5. Prinsip nirlaba tak hanya bisa diterapkan dalam BHP tapi juga dalam bentuk badan hukum lainnya.

mungkin di satu sisi sebuah keberuntungan bagi kita selaku warga negara dan anak didik yang haus akan ilmu dan pengetahuan untuk mempertajam analisis dan wawasan dalam mengembangkan dan membentuk karakteristik serta pribadi – pribadi yang kokoh dalam menjawab dan menghadapi tantangan global dimasa mendatang agar tetap berdiri tegak sesuai dengan disiplin ilmu yang kita miliki. namun disisi lainnya BHP yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, untuk melepaskan tannggung jawabnya serta mencuci tangan dari pendidikan dengan dalih otonomi khusus terutama kepada Seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia. sehingga banyak kalangan menilai bahwa UU BHP hanya akan melepas tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pendidikan kepada warga negara. Padahal UUD 1945 jelas mengamanatkan pendidikan sebagai barang publik, bukan barang privat.

dari sisi yang berlawanan pula, pendidikan yang merupakan harga termahal yang tiada tergantikan tidak dapat di komersilkan oleh segelintir manusia yang memiliki sifat imperialis dan kapitalis untuk menjadikannya sebagai ladang yang bersifat ekonomis dengan berbasiskan modal dari masyarakat terutama mahasiswa sebagai konsumen kampus, sehingga mereka yang hidup dengan serba kecukupan anak-anaknya tidak dapat merasakan dan menikmati pendidikan tinggi karena keterbatasan dan kebijakan ekonomi yang sangat tidak mendukung yang mengakibatkan terjadinya pengangguran berskala dan terstruktur di setiap pelosok kota dan daerah yang berimbas pada lemahnya pembangunan bangsa dan daerah dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang ada.

Lantunan kata serta apresiasi yang sangat luar biasa dipandang perlu untuk dilantunkan kepada seluruh seluruh mahasiswa, dosen, guru dan orang tua murid dengan didampingi Tim Advokasi Koalisi Pendidikan yg telah melakukan Pemohon uji materi UU Sisdiknas dan BHP sehingga pemerintah tidak lepas tangan serta bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan dan jalannya pendidikan saat ini seperti yang telah diamanahkan di dalam konstitusi yang menjadi dasar bangsa dan negara saat ini.

namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah ” akankah ada jaminan kepada seluruh warga negara sebagai asset dasar bagi bangsa untuk mendapatkan pendidikan ? atau adakah kekuatan hukum yang bersifat publik untuk meberikan jaminan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan jaminan akan murahnya pendidikan ? mengingat setiap tahun harga pendidikan atua biaya masuk untuk sebuah perguruan tinggi mencapai jutaan rupiah apalagi perguruan tinggi tervavorit saat ini …!!

mungkin pendidikan murah itu sudah pasti harapan seluruh masyarakat indonesia saat ini terutama di aceh, tapi selama mafia imperialis dan kapitalis pendidikan masih berkiprah mungkin tipis sekali harapan dan kemungkinan yang selalu di idamkan oleh masyarakat saat ini.

sungguh ironis, rasanya tidak memiliki dampak apapun bagi kita masyarakat terutama bagi kaum terpelajar yang dominan mahasiswa-mahasiswi dengan perdapatan perkapita di bawah standar. pendidikan yang hari ini merupakan asset dasar untuk membangun bangsa dan negara masih saja dan tetap di komersilkan oleh para pejabat dan kaum akademisi. seharusnya dengan pembatalan UU No 9 Tahun 2009 itu mampu memberikan jaminan penuh kepada para konsumer pendidikan akan murahnya biaya pendidikan dengan berdasarkan pada standarisasi kemampuan ekonomi masyarakat atau dengan kata lain ada sebuah kebijakan khusus dari pemerintah melalui Menteri Pendidikan selaku perpanjangan tangan dari pemerintah yang bertanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan pendidikan indonesia kepada Dinas Pendidikan pada Tiap kabupaten/kota menyangkut ketetapan standarisasi biaya pendidikan dengan berbagai pertimbangan kedaerahan dan atau melalui peraturan Hukum (Undang-undang) yang bersifat baku.

satu hal yang sangat disesalkan adalah ketika calon mahasiswa-i mengikuti Ujian Masuk Pergururan Tinggi Negeri (UMPTN) atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SeNaMPTN) yang menjadi kerangka acuan dan tolak ukur kelulusan adalah Jumlah Pendapatan Keluarga pertahun yang pada form pendaftaran terdapat hal yang dimaksudkan. artinya tingkat kelulusan calon mahasiswa sangat di tentukan oleh biaya pendidikannya nanti. lalu, bagaimana dengan mereka yang memiliki kemampuan intelektual yang cukup untuk menjadi calon mahasiswa tetapi kerana pendapatan keluarga yang sangat minimal membuat mereka tergusur dari keinginannya mendapatkan pendidikan yang layak. inikah cermin pendidikan kita hari ini ? seharusnya sebuah Perguruan tinggi  dengan pemerintah setempat/daerah bisa melakukan hubungan kerjasama untuk memberdayakan serta memfasilitasi subject tersebut sebagai asset daerah tentunya.

Namun yang menjadi harapan terbesar masyarakat saat ini adalah adalah peran pemerintah dalam mengemban tanggung jawabnya serta fungsi controller dapat berjalan penuh seperti yg di amanahkan UUD-45. Terutama kepada Pemerintahan Aceh, Dinas pendidikan aceh, Majelis Pendidikan Aceh dan Seluruh organisasi Kemasyarakatan serta lingkungan setempat untuk andil dan ambil bagian dalam mengawasi jalannya pendidikan terutama di aceh saat ini dengan berlandaskan Undang-undang No 11 Tahun 2006, pasal 217 dan 218, Tentang Pemerintahan Aceh. karena selama fungsi pengawasan itu benar dan berjalan dengan baik bermimpi pun untuk menjadikan pendidikan sebagai project bagi kaum kapitalis, itu tidak akan terjadi.

Saleum Mahasiswa