Posted By : Albina Arahman

Titik nol Indonesia dimulai dari pulau ini. Pulau yang terletak di  ujung terluar dan merupakan pintu gerbang wilayah barat negeri  ini. Berbagai nama dan julukan telah disebutkan oleh para pelaut  untuk pulau kecil yang memiliki keindahan alam hingga ke dasar  lautnya ini. Bahkan berbagai penafsiran juga telah diberikan  terhadap nama terkininya yang hanya terdiri dari tiga huruf : w-e-h.  Pulau Weh memiliki dua teluk yang dalam dan terlindung, yaitu  Sabang dan Balohan, sebagai pelabuhan alam. Juga sumber air bersih dan letak yang strategis. Jadi tak mengherankan bila berbagai peristiwa telah terjadi di pulau ini. Setelah pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869,  kepulauan Indonesia tidak lagi dicapai dari selatan, yaitu melalui Selat Sunda. Tetapi melalui  sepanjang rute yang lebih utara, yaitu Selat Malaka, dan tentu saja melewati pulau Weh.

Sayangnya data tertulis hanya merekam angka 1881 sebagai tahun terawal pulau Weh tercatat  dalam sejarah tulisan yang otentik. Berikut Runtutan Sejarahnya :

Tahun 1881

Belanda mendirikan Kolen Station di teluk Sabang yang yang terkenal dengan  pelabuhan alamnya.

Tahun 1883

Didirikannya Atjeh Associate oleh Factorij van de Nederlandsche Handel  Maatschappij (Factory of Netherlands Trading Society) dan De Lange & Co. di Batavia (Jakarta)  untuk mengoperasikan pelabuhan dan stasiun batubara di Sabang. Pelabuhan itu dimaksudkan  sebagai stasiun batubara untuk Angkatan Laut Belanda, tetapi kemudian juga melayani kapal  dagang umum.

Tahun 1895

Kolenstation selesai dibangun dan bisa menampung 25.000 ton batubara yang  berasal dari tambang batubara Ombilin di Sumatera Barat. Pelabuhan juga menyediakan bahan  bakar minyak yang dikirim dari Palembang. Kapal uap dari banyak negara, singgah untuk  mengambil bahan bakar batubara, air segar dan fasilitas-fasilitas yang ada lainnya. Sebelum  Perang Dunia II, pelabuhan Sabang sangat penting dibanding Singapura.

Tahun 1896

Sabang dibuka sebagai pelabuhan bebas (vrij haven) untuk perdagangan umum dan  sebagai pelabuhan transito barang-barang terutama dari hasil pertanian Deli yang telah menjadi  daerah perkebunan tembakau semenjak tahun 1863 dan hasil perkebunan berupa lada, pinang,  dan kopra dari Aceh sendiri, sehingga Sabang mulai dikenal oleh lalu lintas perdagangan dan  pelayaran dunia.

Tahun 1899

Ernst Heldring mengenali potensi Sabang sebagai pelabuhan internasional dan mengusulkan pengembangan pelabuhan Sabang pada Nederlandsche Handel Maatschappij dan  beberapa perusahaan Belanda lainnya melalui bukunya yang berjudul Oost Azie en Indie.

Tahun 1899

Balthazar Heldring selaku direktur NHM merubah Atjeh Associate menjadi N.V. Zeehaven en Kolenstation Sabang te Batavia (Sabang Seaport and Coal Station of Batavia) yang  kemudian dikenal dengan Sabang Maatschappij dan merehab infrastruktur pelabuhan agar layak menjadi pelabuhan bertaraf internasional.

Tahun 1903

CJ Karel Van Aalst sebagai direktur NHM yang baru, mengatur layanan dwi-mingguan antara pelabuhan Sabang dan negeri Belanda, melibatkan Stoomvaart Maatschappij Nederland (Netherlands Steamboat Company) dan Rotterdamsche Lloyd. Selain itu, dia juga mengatur suntikan modal penting bagi Sabang Maatschappij dengan NHM sebagai pemegang saham mayoritas.

Tahun 1910

didirikan stasiun radio pemancar (Radio Zendstation te Sabang) di Ie Meulee (salah  satu dari tujuh radio pemancar di Hindia Belanda Timur) untuk kemudahan komunikasi antara  Belanda dan wilayah koloninya.

Tahun 1942

Pada PD II, Sabang diduduki oleh Jepang dan dijadikan basis pertahanan wilayah
barat. Sabang sebagai pelabuhan bebas ditutup.

Tahun 1945

Sabang mendapat dua kali serangan dari pasukan Sekutu dan menghancurkan sebagian infrastruktur. Kemudian Indonesia Merdeka tetapi Sabang masih menjadi wilayah koloni Belanda.

Tahun 1950

Setelah KMB, Belanda mengembalikan Sabang kepada Indonesia. Upacara penyerahannya berlangsung di gedung Controleur (gedung Dharma Wanita sekarang). Kemudian melalui keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat Nomor 9/MP/50, Sabang menjadi Basis Pertahanan Maritim Republik Indonesia. Sabang Maatschappij dilikuidasi.  Prosesnya selesai tahun 1959. Semua aset Pelabuhan Sabang Maatschappij dibeli oleh
Pemerintah Indonesia.

Tahun 1963

Tim Peneliti dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh bekerja sama dengan  gabungan Pengurus Exsport Indonesia Sumatera melakukan penelitian terhadap kemungkinan  Sabang dibuka kembali menjadi pelabuhan bebas, karena letaknya sangat strategis dalam sektor  perdagangan antar Negara. Kemudian melalui Keputusan Presiden Nomor 10

Tahun 1963,
Sabang ditetapkan sebagai Pelabuhan Bebas (Free Port), dan pelaksanaannya diserahkan kepada Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE).

Tahun 1964

Dibentuklah suatu lembaga Komando Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang (KP4BS) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1964.

Tahun 1965

Kotapraja Sabang dibentuk dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1965.

Tahun 1970

dikeluarkan UU No. 3 tahun 1970 dan No. 4 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan Sabang dan tentang daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas untuk masa 30 tahun, dengan fungsi sbb :
1.  Mengusahakan persediaan (stockpiling) barang-barang konsumsi dan produksi untuk perdagangan impor, ekspor,   re-ekspor maupun industri.
2.  Melakukan peningkatan mutu (upgrading), pengolahan (processing), manufacturing, pengepakan (packing), pengepakan ulang (repacking), dan pemberian tanda dagang  (marking).
3.  Menumbuhkan dan memperkembangkan industri, lalu lintas perdagangan, dan perhubungan.
4.  Menyediakan dan memperkembangkan prasarana dan memperlancar fasilitas pelabuhan,  memperkembangkan pelabuhan, pelayaran, perdagangan transito, dan lain-lain.
5.  Mengusahakan memperkembangkan kepariwisataan dan usaha-usaha ke arah terjelma dan terbinanya shopping centre.
6.  Mengusahakan dan memperkembangkan kegiatan-kegiatan lainnya khususnya dalam sektor perdagangan, maritim, perhubungan, perbankan dan peransuransian.

Tahun 1985

Status Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ditutup oleh Pemerintah RI melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1985, dengan alasan maraknya penyeludupan dan akan dibukanya Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Tahun 1993

Posisi Sabang mulai diperhitungkan kembali dengan dibentuknya Kerjasama Ekonomi Regional Indonesia-Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Tahun 1997

Dilaksanakannya Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diprakarsai BPPT  di Pantai Gapang, Sabang, untuk mengkaji kembali pengembangan Sabang.

Tahun 1998

Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan  Ekonomi Terpadu (KAPET) yang bersama-sama KAPET lainnya diresmikan oleh Presiden BJ Habibie dengan Keppres No. 171 tanggal 26 September 1998.

Tahun 2000

Presiden KH. Abdurrahman Wahid mencanangkan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan tanggal 22 Januari 2000 diterbitkan Inpres No. 2 Tahun 2000.  Tanggal 1 September 2000 diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Tanggal 21 Desember 2000 diterbitkan Undang-undang No. 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Tahun 2002

Aktivitas pelabuhan Sabang mulai berdenyut kembali dengan masuknya barang-barang dari luar negeri ke kawasan Sabang.

Tahun 2004

Aktivitas ini terhenti karena Aceh ditetapkan sebagai Daerah Darurat Militer.
Tanggal 26 Desember 2004 Sabang juga mengalami Gempa dan Tsunami. Kemudian Badan
Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias menetapkan Sabang sebagai tempat transit udara dan laut untuk bantuan korban tsunami dan pengiriman material konstruksi dan lainnya yang  akan dipergunakan di daratan Aceh.

Paskaperjanjian damai antara Pemerintah RI dengan GAM pada 15 Agustus 2005, Sabang kembali berdenyut. Wisatawan asing pun kembali berdatangan menikmati pesona pantai paling barat Indonesia ini.

Terimakasih
Semoga tulisan ini bermamfaat untuk anda

Ditulis oleh Trisnani Murnilawati
Sabang Heritage Society
Sabang, Juni 2010.