Penundaan pembahasan draft Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk Aceh dalam Program Legislasi DPRA secara berulang-ulang menunjukan DPRA dan Pemerintah Aceh tidak memiliki kesungguhan dalam mempersiapkan pembentukan KKR di Aceh. Baru-baru ini Badan Legislatif DPRA menyatakan bahwa draft Qanun KKR telah masuk prioritas dalam Program Legislasi Aceh 2012 namun pernyataan ini bukan untuk pertama kalinya. Sebelumnya, DPRA pernah berjanji untuk memasukkan Qanun KKR dalam prioritas. Bahkan pada tahun 2011 lalu, DPRA menyatakan komitmennya untuk membahas Qanun KKR ini selambat-lambatnya pada Juni 2011 namun hingga kini tidak pernah ada realisasinya.

Janji tanpa realisasi yang disampaikan DPRA memperpanjang deretan impunitas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh sejak 1989-1998 (Daerah Operasi Militer) hingga 2005 (Darurat Militer). Pelanggaran HAM yang terjadi telah mengakibatkan sedikitnya sepuluh ribuan orang yang mayoritas warga sipil menjadi korban (meninggal, hilang, disiksa, dipenjara, diperkosa) selama Operasi Militer dan Darurat Militer berlangsung di Aceh. Dari jumlah tersebut, Koalisi NGO HAM Aceh telah memverifikasi 1300 pelanggaran HAM dan 193 data orang hilang telah diverifikasi KontraS Aceh.

Penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh melalui Mekanisme KKR merupakan bagian dari Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki, 15 Agustus 2005. Point 2.3. MoU menyebutkan “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi”. Sejalan dengan itu, UU No.11 tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 229, 230, 259, 260 juga menegaskan mengenai pembentukan KKR di Aceh

Sementara itu, di tingkat Nasional Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah kembali merancang RUU KKR paska pembatalan UU No 24/2007 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Melalui surat kepada KontraS (November 2011), Kemenkumham menyebutkan bahwa RUU KKR saat ini berada di Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (KemenkoPolhukam). RUU KKR Nasional memungkinkan membentuk Komisi di Aceh dengan mengacu pada Qanun, persetujuan Presiden dan usulan Gubernur (Pasal 5, ayat 2)

Mengacu pada sejumlah penundaan ditingkat lokal dan proses yang berjalan di tingkat nasional, seharusnya DPRA menyegerakan pembahasan dan pengesahan Qanun KKR Aceh. Seturut dengan itu, proses politik lokal di Aceh harus dapat mengarustamakan agenda pembentukan KKR, seperti Pemilihan Kepala Daerah (PILKDA) pada April 2012 mendatang, penting untuk memastikan komitmen calon kandidat Gubernur dalam menyelesaikan kasus masa lalu yang terjadi di Aceh.

Dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, Kontras Aceh, Koalisis NGO HAM Aceh,  serta Kontras Jakarta mendesak agar DPRA segera membahas Qanun KKR Aceh sesuai dengan Program Legislasi Aceh tahun 2012, DPRA dan Gubernur Aceh bersikap Pro Aktif kepada Pemerintah ditingkat Nasional untuk segera mengimplementasikan pembentukan KKR di Aceh, kepada Kandidat Calon Gubernur Aceh untuk memprioritaskan agenda penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, serta menuntut transparansi DPRA dan Pemerintah Aceh dalam membahas Qanun KKR Aceh dengan melibatkan partisipasi korban dan organisasi masyarakat sipil.