Kamis, 14 Juni 2012, akan menjadi sebuah hari sangat bersejarah dan awal sebuah perubahan baru bagi masyarakat kota sabang atau sebaliknya awal dari sebuah kehancuran yang akan kita aminkan secara bersamaan. Tidak ada yang dapat menebak dan menduga, begitulah pertanyaan dan deskripsi yang sering saya dapatkan dari teman-teman mahasiswa dan sebagian masyarakat ketika hendak pulang menyeberangi lautan dengan menaiki besi baru yang hampir keropos itu.

Masa depan pulau kecil yang berpendudukan hanya 31. 355.000 (BPS : Sensus 2011) jiwa ini, dengan total capaian anggaran pembangunan tiap tahunnya dari dua sumber yang berbeda hampir mencapa satu triliyun rupiah, ditambah kalkulasi angka pengangguran sebanyak 2% melebihi dari total angka pengangguran di propinsi atau setara dengan  12 % dari 10 % angka dan tingkat pengangguran di Propinsi Aceh.  Kota yang begitu indah dan bersahaja, kota yang selalu menawarkan kenyamanan dan keindahan bagi siapapun. Oleh para pejabat korup yang bermata setan, kota ini lebih dikenal dengan nama Kota ATM, bukan sabang (Santai Banget) yang kerap dilantunkan oleh setiap orang, hingga oleh pemerintah ditetapkan sebagai daerah Destinasi Wisata. kini nasibnya (5 tahun) kedepan akan digadaikan   dalam sebuah pesta politik yang di sebut dengan “Demokrasi” (Pemilu Kepala Daearah Kota Sabang Putaran Ke II), pemilu yang jujur, bersih dan adil dengan harapan bebas dari money politik.

Pemilu yang bersih, jujur dan adil, merupakan dambaan masyarakat Kota Sabang Khususnya. Harapan ini tidak hanya terdapat pada kelompok masyarakat, bahkan para kontestan dan penyelenggara pemilukada sabang juga mengharapkan hal yang sama. Butuh kesadaran berdemokrasi yang tinggi dan sikap politik yang cerdas untuk mewujudkan hal itu terutama dengan didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan demokratis (toleran dan bijaksana). Usaha ini tidak semata-mata dilakukan dan dijalankan oleh Komisi Independet Pemilihan (KIP) Kota Sabang sebagai lembaga yang diperintahkan oleh undang-undang No 15 Tahun 2011 dan Undang-undang No. 11 Tahun 2006, serta peraturan dan keputusan lainnya yang dibentuk oleh penyelenggara/pengawas untuk menyelenggarakan dan mengawasi Pemilihan Umum (Pemilu) dan mengevaluasi setiap tahapan-tahapan yang dijalankan oleh KIP, serta pelanggaran-pelanggaran didalamnya, baik berupa administratif, etika atau pidana di dalam pelaksanaannya.

Harapan ini menjadi kabur dan tidak efektif ketika kondisi dan realitas peta perkembangan dan pertarungan politik dilapangan   tidak terorganisir dengan baik oleh pemeran pesta demokrasi baik dari partai politik, kandidat atau alat kelengkapan dibawahnya (Tim sukses dan simpatisan), untuk melakukan berbagai usaha dan kecurangan-kecurangan serta tindakan kriminalisasi atau kaitannya dengan pidana politik pada titik kelemahan penyelenggara pemilu atau peserta kontestasi sehingga merusak hubungan sosial dan nilai-nilai familiar ke-Sabang-an yang telah terbangun lama dalam usaha memenangkan salah satu kandidat boncengannya atau keinginan lain untuk merusak pesta demokrasi pada putaran ke II  ini.

Untuk itu diperlukan sebuah kejujuran, dukungan dan kerjasama semua pihak terutama masyarakat (Elemen Sipil/simpul jaringan publik) serta organisasi-organisasi kemasyarakatan, kemahasiswaan dan lembaga lainnya baik formal, non formal bahkan personal sekalipun demi mewujudkan pemilu yang bersih dan demokratis tentunya.

Pemilu demokratis juga tidak menjamin akan melahirkan pemimpin yang jujur, adil, bersahaja dan bijaksana serta pemimpin yang benar-benar dan  mampu menjalankan amanah yang telah diberikan oleh rakyatnya (Masyarakat Kota Sabang).  Disinilah pokok permasalahan yang perlu untuk dikaji dan kita cerdasi sebagai masyarakat kota Sabang (pemilih) yang akan memberikan dan menyumbangkan hak pilih kita untuk kepemimpinan dan pembangunan kota sabang lima tahun ke depan. Lalu pertanyaannya adalah, kriteria pemimpin seperti apa yang kita harapkan ? dan apakah para kontestasi pada putaran ke dua ini adalah memiliki kriteria tersebut ? Jawabannya sudah tentu tersimpan baik dalam hati dan pikiran kita masing-masing.

Pemimpin Cerdas, Bersih dan Bersahaja

Perlu diketahui bahwa hari ini kita (masyarakat sabang) sedang mengalami gejala sosial yang dinamakan dengan “ Crisis of Identity” sebagai bentuk konsekuensi dan kekecewaan sosial (Social Dissappointment) terhadap para eksekutor/pemimpin-pemimpin sebelumnya atas konsep dan realisasi pembangunan yang tidak tearah, tidak merata, serta terkesan sedikit oportunitise dan ketidak mamfaatan  yang dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga terbentuk sikap apatisme dan menjadikan masyarakat kota sabang bukan merupakan bagian dari pelaku pembangunan atau bagian dari kota sabang itu sendiri (Development of Conflict).

Untuk itu dibutuhkan seorang pemimpin yang cerdas dan memiliki figuritas untuk menyatukan kembali persepsi pembangunan dan mampu merangkul semua komponen masyarakat untuk memajukan kota sabang, pemimpin yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan sosial yang telah ada dan hingga hari ini  belum ada titik penengah atau titik terang dari pemerintah daerah, serta pemimpin yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan dan kemajuan daerah, pemimpin yang mampu menjamin dan memenuhi hak  dasar kita sebagai bagian dari masyarakat kota sabang yang telah dijamin dan dituangkan dalam UU No. 11 Tahun 2005, Tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta dalam perspektif lainnya, baik spiritual, moral dan perspektif humanis, dimana pemimpin yang dimaksud adalah juga merupakan bagian dari masyarakat kota sabang itu sendiri (Putra Daerah).

Putra Asli Daerah

Wacana  Kepemimpinan putra daerah bukannlah suatu hal yang baru pada momentum putaran pertama pemilukada kota sabang 2012, yang secara serentak telah dilaksanakan dan telah mampu melahirkan semangat berkontestasi bagi putra daerah kota sabang sendiri dengan berbagai gaya dan kolaborasi pasangan di dalamnya. Namun keikut sertaan putra daerah kota sabang dalam kontestasi politik kepala daerah 2012  kemarin merupakan pertama kalinya sejak dikeluarkan UU. No 10 Tahun 1965, tentang pembentukan kota praja sabang.. Claim politis yang dibentuk oleh sekelompok orang bahwa, “Putra Sabang Tidak Mampu Berkompetitif”, telah mampu menunjukkan dan melahirkan semangat baru untuk melakukan perubahan dan untuk memajukan daerah/kota kelahirannya sendiri dibawah kepemimpinan putra asli daerah. Namun terlalu sempit, classic dan primitif sekali jika orang-orang mengartikan dan mengatakan bahwa putra sabang hanya mampu melakukan kompetitif di daerahnya sendiri.

Merupakan sebuah pandangan yang salah dan keliru besar bagi mereka (orang-orang) yang mengatakannya. Terjawab sudah dan fakta menunjukkan bahwa, putra asli sabang hari ini memiliki kapasitas, nilai jual yang sangat fantastis pada pasar global (Internasional) dan mampu menduduki posisi penting pada dunia bisnis dan ekonomi Timur Tengah, World Bank, serta dalam strukturalisasi pemerintahan pusat (Indonesia) baik sebagai kepala deputi hingga staf ahli pemerintahan bidang penanggulangan kemiskinan di indonesia sekarang ini. ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal akan mempermudah sinergisitas, komitmen dan perubahan serta keberlanjutan pembangunan mengingat hubungan emosional yang begitu erat dalam usaha memajukan kota sabang kedepan.

Momentum inilah yang digunakan oleh mahasiswa kota sabang (Ikatan Pemuda Pelajar Dan Mahasiswa Sabang (IPPEMAS) bersama tokoh masyarakat dan pemuda kota sabang lainnya dari delapan belas kelurahan yang ada,  untuk mengadakan Duek Pakat Raya Sabang Masa Depan (DPR SMD) pada tanggal 19 september 2010, di  Aula Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Sabang hingga di deklarasikannya Gerakan Pro Aneuk Sabang Asli (GP ASA) dimana salah satu konsensus yang dihasilkan adalah pemilukada 2012 merupakan “Era Kebangkitan Bagi Anak Sabang Asli.”

Dukungan Dan Kekuatan Politis

Dalam konteks pembangunan kota sabang secara menyeluruh, “Figuritas dan Kepemimpinan Putra Daerah” merupakan sebuah konsep awal dan kekuatan kolektif dalam perspektif emosional untuk  memajukan kota sabang. disamping itu secara politis juga dituhkan dukungan dari kalangan legislatif kabupaten/kota dan eksekutif pada tingkat propinsi (Gubernur) agar mampu melakukan singkronisasi terhadap konsep pembangunan dan kebijakan-kebijakan publik lainnya yang berdekatan langsung dengan masyarakat mengingat kota sabang sendiri merupakan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang dimana eksekutor pembangunan nantinya akan diketuai oleh Gubernur yang beranggotakan Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang (Dewan Kawasan Sabang (DKS).

Inilah salah satu pentingnya dan makna dari “ Dukungan dan Kekuatan Politis Yang Dimaksud “ disamping program-program pembangunan kota Sabang lainnya baik berupa jangka pendek, menengah dan jangka panjang, serta mampu mengajak pemerintah pusat dan lembaga atau badan di luar negeri, serta mendesak pemerintah pusat agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan administratif baik berupa norma, standar dan prosedur lainnya dimana amanah/sektor pembangunan kawasan sabang tersebut telah dijamin oleh pemerintah pusat melalui UU No.11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh, serta regulasi turunan didalamnya berupa Peraturan Pemerintah (PP) No.83 Tahun 2010, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat Kepada Dewan Kawasan Sabang, dan  Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2010, Tentang Kerjasama Pemerintah Aceh Dengan Lembaga Atau Badan Di Luar Negeri.

Untuk itu, atas nama mahasiswa sabang, kami berharap dan mengajak seluruh masyarakat kota sabang, terutama mahasiswa dan kalangan pemuda sebagai garda reformasi dan estafet pembangunan kedepan,  untuk bisa bersama-sama menatap cerdas masadepan kota kita, dan berpartisipasi penuh untuk  menggunakan hak pilih kita dalam menentukan seorang pemimpin masa depan kota sabang, pemimpin yang selalu menjungjung tinggi nilai-nilai spiritual dan moralitas, pemimpin yang memiliki rasa tanggung jawab sosial terhadap pembangunan dan kemajuan daerah kita dan pemimpin yang mampu menyatukan kita menjadi sebuah keluarga besar. bukan pemimpin yang akan menghancurkan dan menggadaikan masadepan anak-anak kita dan masa depan kota kita dengan politik uangnya. Karena politik uang (money politik) pada dasarnya adalah pembodohan terhadap hak politik kita. Sudah waktunya kita bangkit untuk menyatukan persepsi dan semangat untuk melakukan perubahan dan menatap cerdas masadepan kota sabang dibawah kepemimpinan putra daerah karena sesungguhnya masa depan peradaban yang indah ini akan menjadi milik kita nantinya. yakin usaha insyaallah sampai.

Banda Aceh, 12 Juni 2012 > Ditulis Oleh : Sulaiman > Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Aceh