Pengrusakan baliho di kawasan sabang fair Pemilihan Umum seharusnya menjadi perekat dan pemersatu masyarakat, bukan sebaliknya menjadi pemicu perpecahan. Harapan ini tidak akan terjadi jika tiap-tiap kandidat peserta demokrasi memberikan pendidikan politik yang benar kepada para simpatisan dan pendukungnya serta kepada masyarakat. Pelaksanaan Pemilu kada silam juga tidak seharusnya sekedar memilih pemimpin/wakil pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan tetapi juga harus mampu dijadikan sebagai sarana pendidikan politik terhadap masyarakat. Namun tidak semua partai politik selaku eksekutor demokrasi melakukan hal itu melainkan sebaliknya, kebnyakan dari mereka justru melakukan pembodohan politik melaui janji-janji palsu yang di perankan oleh kontestasinya, bahkan ketika pesta demokrasi tersebut telah berlangsung tidak jarang janji politik diabaikan diabaikan. Manifestasi dari bentuk kekecewaan tersebut tentu membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilhnya (abstain), sehingga kebanyakan masyarakat merespon pesta demokrasi dengan sikap apatis dan tidak demokratis.

Belajar dari kasus pengrusakan atribut kampanye serta kekerasan fisik menjelang akhir kampanye 2012 yang terjadi di kawasan Balohan, Kecamatan Sukajaya tepatnya pukul 10.45 Wib dan pemukulan simpatisan partai politik local di kawasan Taman Ria, Kecamatan Sukakarya kota Sabang pada pukul 16.45 Wib ketika kampanye sedang berlangsung, membuktikan bahwa pendukung (simpatisan) partai politik yang umumnya adalah bagian dari masyarakat Sabang belum bisa memaknai sikap politik kelompok masyarakat dan proses demokratisasi politik secara integral dan terbuka sehingga membentuk kubu-kubu liar yang tidak lagi terorganisir ketika pesta demokrasi itu berlangsung bahkan menjadi bias ketika pesta demokrasi selesai. Seharusnya kelompok-kelompok tersebut bersatu kembali, melebur dan terlibat dalam pembangunan serta mencurahkan ide dan gagasannya untuk bersama-sama membangun kota Sabang atas dasar kepentingan public bukan politik.

Terlepas dari sikap non demokratisasi diatas, menjelang momentum legislatif 2014, suasana perpolitikan di kota Sabangpun terlihat mulai memanas. Calon peserta legislasi sibuk menggalang dukungan dari berbagai pihak. Basis-basis massa mulai di datangi, beraneka ragam cara sedang dilakukan untuk menarik simpati masyarakat. sepertinya para calon kontestasi lebih mengedepankan pragmatisme dalam mendulang dukungan suara rakyat, ini tentunya tidak mencerminkan seorang calon wakil rakyat, bahkan tidak jarang mereka menampilkan sikap pragmatisme yang tercermin dari pola dan tingkah laku dalam menarik dukungan massa.

Padahal, wakil rakyat sejati adalah seseorang yang memiliki figure dan memahami problematika masyarakat daerah pemilihannya dengan baik sehingga mampu mewakili dan menyuarakan aspirasi masyarakat setempat. Idealnya seorang wakil rakyat diusung langsung oleh masyarakat setempat, karena seharusnya masyarakatlah yang lebih tahu siapa yang lebih pantas mewakili mereka melalui informasi dasar tentang calon wakil rakyat tersebut berdasarkan Track Record, Horizontal Learning serta modal social bukan financial, juga bukan dengan serta merta menerima calon legislasi yang di usung oleh perwakilan partai politik yang ada di daerahnya untuk mewakili aspirasi mereka melalui media komunikasi politik (Iklan, Baliho,Spanduk, Poster, Brosur dan ID Card) atau lebih di kenal dengan istilah “Jual Tampang/Peubloe Muuka”

Oleh sebab itu, pencerdasan politik sangat perlu dan penting dilakukan oleh pemerintah setempat, kalangan intelektual, organisasi Kemahasiswaan, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), untuk menciptakan opini publik yang akan membangun kecerdasan politik, kesadaran politik dan sikap politik masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar dalam pemilu legislagi 2014. Pencerdasan politik tersebut dimaksudkan untuk membuka wawasan masyarakat tentang hakikat dari demokrasi itu sendiri, sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab politik antara peserta pesta politik terhadap masyarakat daerah pemilihannya seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Sehingga kecerdasan politik masyarakat jauh lebih baik dibandingkan mereka yang mengelola pembodohan politik untuk kepentingan pribadi dan partainya. Artinya diperlukan gerakan masal dalam mencerdaskan masyarakat, jika masyarakat sudah cerdas, maka para caleg akan sangat hati-hati dalam melakukan aktifitasnya politik legislasinya di kota Sabang.

Penulis adalah : Mahasiswa Fakultas Hukum Asal Kota Sabang
Pemantau Pemilu Kada Damai 2012 Kota Sabang
(Utusan Perwakilan Dari Koalisi NGO HAM Aceh)
Cp. 0813 6290 7792

Tulisan ini pernah di muat di : AtjehLINK
http://atjehlink.com/masyarakat-sabang-perlu-pendidikan-politik/